Gojek Harus Miliki Regulasi Dalam Beroperasi

418
Marapinews.com : PADANG – Dua pekan belakangan, Go-Jek sudah mulai terlihat beroperasi di Kota Padang. Jaket seragam berwarna hijau dengan paduan hitam melintasi beberapa ruas jalan di kota ini. Beberapa warga sudah memanfaatkan ojek aplikasi daring ini untuk

Terkait hal itu, Ketua Komisi III DPRD Padang, Dzulhardi Latif mendukung transfortasi ojek online yang telah beroperasi dua pekan belakangan ini di Kota Padang. Kehadiran gojek sangat membantu masyarakat. Terutama masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak.

Namun katanya untuk tidak menimbulkan keresahan dikemudian hari antara ojek online dengan pangkalan, harus diberikan aturan yakni mengatur operasionalnya.
Kendati demikian, ojek online berbasis aplikasi ini dijamin tidak akan merugikan ojek pangkalan, sebab ojek ini tidak akan menaiki penumpang disembarangan jalan tanpa ada pesanan melalui aplikasi.
“Kalau memang benar boleh diatur daerah, peraturan harus lebih mengakomodasi peluang yang sama antara ojek online dengan pangkalan. Syukur-syukur ojek pangkalan juga mau beralih ke online,” katanya kepada Metrans saat dihubungi, Senin (24/4)
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, M Nurnas menyarankan Pemerintah Provinsi segera menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Angkutan Dalam Jaringan (Daring). Sebab angkutan sejenis saat ini mulai akan berkembang.
Hal yang diatur diantaranya bisa tentang, bagaimana perizinan beroperasi, jaminan keselamatan, keamanan kendaraan dan bebeberapa yang lain.
“Dengan adanya regulasi yang mengatur beroperasinya, maka akan ada standar-standar yang harus dipenuhi oleh transportasi ojek online ini,” kata Nurnas.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Amran menyampaikan, pihaknya hanya memiliki wewenang terhadap jasa transportasi daring roda empat seperti taksi. Sedangkan untuk roda dua seperti Go-Jek tidak dinilai sebagai transportasi umum jika merujuk pada Undang-undang

Ojek motor bukan jenis kendaraan umum yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 sehingga tidak memerlukan izin angkutan seperti taksi,” kata Amran.

Dijelaskannya, dinas perhubungan tidak akan melarang beroperasinya ojek daring tersebut di daerah Sumbar karena dinilai cukup membantu masyarakat.

Meski demikian, dia mengimbau agar masyarakat yang bergabung dengan ojek daring tersebut tetap mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku, termasuk rutin membayar pajak kendaraannya. (mon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here