DPRD Padang Setujui Ranperda Perpustakaan dan Ketentuan Umum Perpajakan

290

PADANG (MARAPINEWS) – Rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Perpustakaan dan Ketentuan Umum Perpajakan Daerah di DPRD Kota Padang, Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti, Kamis (3/5).

Kedua ranperda dibahas sesuai dengan ketentuan yang berlaku didahulukan rapat internal, kunjungan kerja, rakat kerja dengan opd terkait, rapat fraksi-fraksi dan rapat gabungan pansus I dan II.

Laporan disampaikan Ketua Pansus II tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Amrizal Hadi. Pansus sudah study banding ke DPRD Kota Malang Provinsi Jawa Timur dan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI.

Sementara laporan Pansus I tentang Perpustakaan disampaikan oleh ketuanya, Zulhardi Z Latif. Dengan pertimbangan dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, pemerintah memandang perlu penguatan administrasi pemungutan pajak daerah.

Hal ini karena pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, belum mencukupi kebutuhan daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 21 November 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Selain itu kata Zulhardi, Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai: a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Pajak dan/atau sanksinya; b. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan; c. tata cara penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa; dan/atau d. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pernbebasan Pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, menurut PP ini,  wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Kepa1a Daerah dengan menggunakan: a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah; dan b. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

Sementara Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah, ulasnya.

Pjs Walikota Padang, Alwis menerima laporan kedua pansus dari Ketua DPRD Kota Padang diteruskan pada Gubernur Sumbar untuk direvisi menjadi perda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here